Media massa dalam rentang waktu terakhir kerap merilis hasil survei beberapa lembaga survei tentang elektabilitas calon presiden di Pilpres 2014. Dari hasil tersebut Joko Widodo mengungguli individu-individu lain seperti Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan Wiranto.
“Ndak mikir, ndak mikir, ndak mikir,” jawab Joko Widodo kala diminta tanggapan atas hasil survei yang menempatkan dirinya di peringkat atas.
Berbeda dengan Joko Widodo, beberapa “lawan” tandingnya di survei memperlihatkan keseriusan. Di antara mereka ada yang sudah mendeklarasikan diri, ada yang masih menggantungkan nasib pada konvensi partai, dan ada pula yang masih malu-malu menyatakan niat menjadi RI-1.
Menunggu tahapan Pilpres 2014, rakyat harus menguji kelayakan individu-individu tersebut. Benarkah mereka akan menjadi Presiden RI yang melaksanakan amanat konstitusi atau sekadar memuaskan ambisi pribadi?
Joko Widodo disisihkan di tulisan ini sebab beliau masih dengan sikap “ndak mikir”. Tulisan ini hanya menyasar Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Surya Paloh, plus Hary Tanoesudibjo cawapres pasangan Wiranto.
Fakta menarik dari individu-individu di atas adalah mereka sama-sama berlatarbelakang pengusaha yang memudahkan menguji kelayakan mereka. Pengujian para capres ini penulis lakukan dengan melihat 3 aspek, yakni kesejahteraan buruh, pelestarian lingkungan hidup, dan penghormatan kepada hukum. Bukan lewat hasil penelitian, tapi hanya lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana.
Kesejahteraan Buruh
Negara merupakan wujud konsensus untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang hidup di dalamnya. Indonesia menerjemahkan konsensus tersebut salah satunya dengan memajukan kesejahteraan umum.
Presiden selaku pemimpin dipilih rakyat untuk memastikan tujuan negara tersebut terwujud. Mampukah Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, JK, Prabowo, Surya Paloh, dan HT mengemban amanat ini? Adakah hasrat mereka untuk memajukan kesejahteraan rakyat? Ini dapat dilihat dari cara mereka memperlakukan buruh.
Sudahkah buruh mereka sejahtera? Sejahtera di sini bukan sekadar cukup makan tiga kali sehari. Namun sampai kepada kepemilikan rumah sendiri yang layak huni, jaminan pendidikan anak-anak, serta kesempatan rekreasi.
Kedua, apakah Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, JK, Prabowo, Surya Paloh, dan HT memiliki keinginan berbagi kepada buruh dengan menyertakan buruh sebagai pemilik perusahaan melalui kepemilikan saham? Jika kepada buruh sendiri saja tak mau berbagi, bagaimana mereka akan berbagi kepada rakyat yang tak mereka kenal?
Pelestarian Lingkungan Hidup
Di tengah kondisi bumi yang semakin memprihatinkan, keberadaan perusahaan pantas dicermati. Pabrik, ekspansi perkebunan, dan pembukaan tambang tak bisa dipungkiri ikut menyebabkan kerusakan alam dan lingkungan hidup termasuk di Indonesia.
Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari presiden mendatang. Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, JK, Prabowo, Surya Paloh, dan HT tak boleh sekadar berjanji akan memprioritaskan pelestarian alam dan lingkungan hidup. Mereka harus bisa membuktikan kepada rakyat bahwa mereka tidak ikut merusak alam dan lingkungan hidup – tempat kita hidup – melalui perusahaan yang mereka miliki.
Mungkin mereka akan bersembunyi di balik amdal. Namun, amdal tak bisa dijadikan pegangan apalagi di tengah kondisi kerakusan banyak pemerintah daerah mengeksploitasi alam dengan alasan PAD.
Penghormatan Kepada Hukum
Awal bulan ini (Kamis, 5/12) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan teguran kepada RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One, dan Metro TV yang dinilai tidak proporsional dalam penyiaran politik. Menurut Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, teguran ini wajib menjadi evaluasi bagi lembaga penyiaran agar menjalankan fungsi dan perannya yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran.
Rakyat tahu siapa pemilik keenam lembaga penyiaran tersebut dan paham bagaimana penyiaran mereka terhadap para pemiliknya. Lantas, bagaimana para capres ini akan menghormati konstitusi dan hukum jika terpilih sebagai presiden sedangkan amanat UU Penyiaran pun mereka abaikan?
Seyogyanya mereka - Aburizal Bakrie, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, JK, Prabowo, Surya Paloh, dan HT - menjawab langsung ketiga aspek ini kepada rakyat. (*)
0 komentar:
Posting Komentar