Sumber: http://www.flickr.com/photos/atjeh_group/11283239686/
Jelang rencana pelantikan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar oleh DPR Aceh 16 Desember mendatang, kemarin, Partai Aceh (PA) melalui situs resminya merilis sosok Malik Mahmud Al Haytar yang ditunjuk oleh Partai ini sebagai Wali Nanggroe Aceh ke-9 (http://www.partai-aceh.com/article/read/923/Tengtang-Sosok-Wali-Nanggroe). Hal ini menarik mengingat selama ini, sosok Wali Nanggroe ini sangatlah misterius bagi rakyat Aceh sendiri, kontradiktif dengan tuntutannya sebagai figur pemersatu yang diharapkan dekat dengan rakyat Aceh. Kontroversi pun mewarnai kisah-kisah tentang dirinya mengingat Malik Mahmud dikenal sebagai sosok yang “hemat” dalam menyatakan pendapatnya di hadapan publik.
Terus terang, setelah membacanya situs tersebut di atas, saya tersenyum sambil bertanya-tanya tentang kebenaran dari kisah sosok Wali Nanggroe pilihan para eks kombatan Aceh ini. Saya juga mempertanyakan perihal “kutipan” kisah ini yang pernah dirilis oleh salah satu media lokal sebelumnya. Praktis, tidak ada hal yang baru sebagaimana berbagai artikel dan tulisan mengenai sosok Wali Nanggroe sebelumnya sebagaimana pernah ditulis oleh sahabat kompasiana Yusuf Daud yang terbilang lebih lengkap (http://sosok.kompasiana.com/2012/08/03/mengenal-malik-mahmud-sang-pemangku-wali-1-476288.html, http://sosok.kompasiana.com/2012/08/04/mengenal-malik-mahmud-sang-pemangku-wali-2-476633.html, http://sosok.kompasiana.com/2012/08/05/mengenal-malik-mahmud-sang-pemangku-wali-3-476864.html).
Yang menjadikan pertanyaan bagi saya adalah, kenapa Partai Aceh baru merilis secara resmi sosok Malik Mahmud sekarang? bukankah selama ini masyarakat Aceh sudah banyak dan sering mendengar dan membaca bagaimana sebenarnya sosok tersebut?sebab jika masyarakat tidak mengenalnya, bagaimana mungkin aksi-aksi damai masyarakat maupun mahasiswa Aceh menolak Wali Nanggroe terus terjadi di Aceh? Selanjutnya, apabila sebagai bagian dari “orientasi” masyarakat Aceh sebelum pengukuhan sang Wali, bukankah terbilang sudah terlambat? Selain itu saya juga mempertanyakan validitas dari situs yang dikutip oleh Partai Aceh (ATJEHPOST.com) yang apabila kita cari di google situs tersebut sudah lama tidak aktif.
Lalu menginjak pada isi materi dari sosok Malik Mahmud sendiri, disebutkan di sana bahwa ketika Hasan Tiro menyusun organisasi dan kabinetnya, Malik Mahmud tidak berada bersama dengan Hasan Tiro melainkan “memantau” dari Singapura, namun disebutkan bahwa ia ditunjuk oleh Hasan Tiro sebagai Mentrou Negara. Logika saya melihat ini sebagai kejanggalan, bagaimana mungkin seorang pejabat yang tidak berada di tempat diberikan jabatan yang sangat strategis? Jika benar ini merupakan pernyataan dari Hasan Tiro, saya pikir Hasan Tiro sungguh seorang yang bodoh. Ia kehilangan prioritasnya hingga menunjuk seorang menteri strategis yang tidak berada di tempat di kala keadaan genting. Bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menempatkan dirinya bersama para anak buahnya yang berada pada situasi paling kritis?
Berikutnya, adalah pertemuan di Tokyo tahun 2003 yang diakui Malik Mahmud sebagai tugas terberatnya, dimana saat itu tidak diperoleh titik temu antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM menginginkan kemerdekaan Aceh, sementara Pemerintah Indonesia menginginkan opsi otonomi khusus. Pertanyaannya adalah, apa bedanya otonomi khusus yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dengan MoU Helsinki 2005? toh, Aceh juga tidak merdeka, bendera yang berkibar di instansi-instansi resmi pemerintahan juga masih Merah Putih. Apa bedanya otonomi khusus sekarang dengan yang ditawarkan pada tahun 2005? Buat saya, hal ini juga merupakan kebodohan dalam menentukan prioritas yang akhirnya justru menghambat proses perdamaian yang bermanfaat bagi rakyat Aceh.
Oleh karenanya bagi saya tak perlulah merasa jumawa atau merasa paling berjasa dalam proses perdamaian Aceh ini, karena hal itu merupakan keterpanggilan dari sebuah nurani yang bersih untuk kebaikan rakyat Aceh. Lalu Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar di Aceh yang juga berarti partai pilihan rakyat, seharusnya bisa lebih pandai dalam menyerap aspirasi rakyat Aceh untuk dapat diterjemahkan dalam program-program pembangunan yang berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan justru sebaliknya, PA sering “terlambat” bereaksi dalam berbagai hal, andaikan bereaksi langkah bodoh pun dilakukan seperti release sosok Wali Nanggroe dengan mengutip dari situs yang tidak jelas kebenarannya. Ayolah, rakyat Aceh jauh lebih pintar daripada yang kita anggap selama ini. Mereka butuh kebenaran dan pemimpin yang tulus melaksanakan amanah yang telah diberikan kepadanya.
Rafli Hasan
0 komentar:
Posting Komentar