Kontrak Politik Jokowi: Penguasa Haus Tahta

Budi, seorang warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, saat ditemui pada Selasa, 21-05-2013. Budi memperlihatkan Kontrak Politik Jokowi saat Pilkada DKI Jakarta 2012 yang lalu. Foto: Alsadad Rudi Kompas.com

Oleh: isson khairul (id.linkedin.com/pub/isson-khairul/6b/288/3b1/ - dailyquest.data@gmail.com)

Kontrak Politik adalah akal-akalan penguasa yang haus tahta. Kontrak Politik adalah cara baru orang politik untuk mengemis suara rakyat sekaligus memperdaya rakyat.

Penguasa seperti ini adalah penguasa yang tak punya hati. Rakyat kecil yang rendah pendidikan, yang lemah ekonomi, dan yang buta dengan hukum, digusur serta ditelantarkan. Sebanyak 150 bangunan yang dihuni oleh 40 kepala keluarga di Taman Burung, sisi selatan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/12/2013) siang, dihancurkan hingga menjadi rata dengan tanah.

Di bawah terik matahari, anak-anak menangis melihat hunian mereka porak-poranda. Sejumlah ibu-ibu tersungkur tak berdaya, dengan berurai air mata. Begitulah penguasa Jakarta bekerja. Demikian penguasa Jakarta menindas warganya. Tak ada yang peduli karena tak ada yang mau peduli.

Ini Isi Kontrak Politik Jokowi kepada Warga Waduk Sumber: kompas.com, Selasa, 21 Mei 2013 | 11:45 WIB Warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, memperlihatkan isi kontrak politik Jokowi-Basuki saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Menurut warga, kontrak politik ditandatangani menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Disaksikan: Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Serikat Becak Jakarta (Sebaja), Komunitas Juang Perempuan (KJP), dan Urban Poor Consortium (UPC).

Jakarta 15-12-2013

sumber : http://hukum.kompasiana.com/2013/12/15/kontrak-politik-jokowi-penguasa-haus-tahta-618572.html