Oleh: Nico
Mahasiswa Sosiologi FISIP Untan
Kesetaraan telah menjadi kata-kata yang seringkali didengung-dengungkan oleh pejabat negara maupun di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini menjadi kebangkitan bagi kaum miskin termasuk perempuan, dimana mereka merupakan manusia yang biasanya tereksklusikan dari kedudukannya sebagai manusia. Demikian pula dengan kata ‘pemberdayaan’ yang saat ini menjadi topik pembicaraan nasional. Tentu saja pemberdayaan memiliki perbedaan arti dan makna didalam situasi dan perbedaan apa yang menjadi subyek yang tujuannya adalah untuk memperbaiki efisiensi. Kebangkitan ini digunakan sebagai bagian yang bisa dimengerti karena mereka sebagai orang lokal memiliki atau mengetahui apa permasalahan yang ada pada daerahnya dan dirinya sendiri.
Penggunaan gender untuk memikirkan ulang pemberdayaan sebagai sebuah alat untuk membangun, sebagaimana yang dimaknai untuk memperbaiki kehidupan wanita dan laki-laki didalam dunia gender, bukan untuk kepentingan sepihak saja. Isu mengenai wanita dan partisipasi dalam tindakan ekonomi dan kapasitasnya yang tidak dapat dijawab. Post strukturalis menyatakan bahwa wacana pembangunan telah dirancang untuk mendekap suara masyarakat selatan, untuk mengendalikan pengetahuan dan menjalar kedalam kapitalisme barat untuk menguasai dunia.
Melihat permasalahan yang ada di negeri ini, sangat berbanding berbeda antara teori dengan kenyataan. Kesetaraan yang selalu dikampanyekan seolah hanya semusim saja, tidak ada tindak lanjut yang nyata. Secara logika, apabila kesetaraan gender telah dilaksanakan di negeri ini, pastinya tidak akan ada kebijakan atau aturan yang hanya mengesampingkan pihak tertentu.
0 komentar:
Posting Komentar