Luthfi Hasan Ishaaq
Kalau sudah tahu hukum itu produk politik, bukan sebaliknya, kenapa masih teriak “persoalan hukum jangan diseret ke ranah politik”. Defense macam apa namanya itu kalau bukan asal bunyi? Ustadz Hidayat Nur Wahid (HNW) rupanya bingung, disoriented, di satu sisi berada dalam habitat yang menginginkan dirinya tampil terbuka membela Ustadz Luthfi Hasan Ishaaq (LHI); di sisi lain tidak menemukan cukup rasionalitas untuk membenarkan pembelaan itu dari perspektif rusaknya reputasi PKS. Menghadapi wartawan, argumennya jadi jauh panggang dari api.
“Kita lihat Nazarudin terbukti korupsi Rp 33 Milyar kena 4 tahun, ada Robert Tantular yang terbukti merugikan negara lebih dari Rp 1 Triliun, dihukum 4 tahun juga. Terkait kasus SKK Migas, uang hasil tangkap tangan yang konon terbesar, yaitu Rp 12 Miliar dituntut 4 tahun pula”, kata HNW mempersoalkan 16 tahun yang diganjarkan kepada LHI dan itu dijadikannya basis keputusan PKS untuk banding.
Upaya banding rupanya hanya untuk mendapatkan keringanan hukuman, “lainnya divonis cuma segitu kenapa LHI segitu, nggak adil dong”, begitu esensinya. Maka itu tidak berdampak positif bagi citra PKS, malah sebaliknya karena persepsi yang ditimbulkannya adalah melindungi orang bersalah. Terlebih lagi jika menakarnya dengan syariat Islam yang menjadi basis ideologi PKS: mencuri adalah mencuri, hukumannya potong tangan.
- “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”. (QS. 5 : 38).
- Ada suatu hadits yang mengatakan “Tangan harus dipotong karena mencuri seperempat dinar dan selebihnya“.
- Hukuman terhadap pencuri tidak boleh dilaksanakan jika dia mencuri dalam rangka bertahan hidup (terdorong oleh lapar). Khalifah Umar RA tidak melaksanakan hukuman terhadap para pencuri di kala negara sedang dilanda kelaparan.
Dengan kasus LHI jelas mencurinya bukan karena kelaparan, sehingga PKS jadi tidak legitimate lagi bicara soal penerapan syariat Islam. Orang bisa bilang “terapkan dulu syariat Islam itu untuk kalangan internal kalian (PKS) sendiri, cincang tangan LHI, setelah itu baru bicara lagi”.
HNW sepercaya diri itu bahwa tanpa disodori fakta baru majelis banding akan menghasilkan vonis lebih ringan, apalagi bebas murni; entah bagaimana sikapnya nanti dan semakin merusaknya PKS dalam persepsi pemilih, termasuk reputasi HNW sendiri, jika vonis di jenjang berikutnya ternyata malah lebih berat karena majelis hakimnya berpandangan bahwa LHI sebagai tokoh panutan moral seharusnya mampu menjadi tauladan.
0 komentar:
Posting Komentar