Membahas masalah korupsi nampaknya tidak akan ada habisnya, karena aksi korupsi terus silih berganti, sulit untuk diberantas. Namun sebagai bangsa yang ingin bersih dari korupsi, harus berusaha sekuat tenaga dan bersama-sama memberantas korupsi. Jika bisa kita tanamkan dalam diri masing-masing bahwa memberantas korupsi itu sama dengan jihad.
Dengan di bentuknya KPK, masyarakat meyakini, bahwa korupsi mampu di berantas, namun, masih saja belum bisa. Ada pradugaan, ini semua terjadi karena adanya tumpang tindih dari peraturan UU yang mengaturnya, sehingga aparat penegak hukum bingung melaksanakannya.
Semua instansi pemerintahan harus bersatu dalam memberantas korupsi. Intansi pemerintahan itu tak lain adalah Polri, Jaksa Agung, KPK, MK dan PPATK bersinergi berantas korupsi. Dengan adanya kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan sejumlah lembaga penegak hukum lainnya ini sangat penting di lakukan karena dapat saling bahu-membahu dalam menangani kasus korupsi.
Seperti kita ketahui korupsi di Indonesia menjalar ke berbagai elemen bangsa. Kasus terakhir ketua MK Akil Mochtar yang menjadi tersangka kasus korupsi. Ketua MK yang seharusnya sebagai penegak hukum justru ikut dalam mencuri uang negara dan merugikan masyarakat Indonesia.
Oleh sebab itu, apabila seluruh instansi penegak hukum terkait dapat bersatu dan solid dalam pemberantasan korupsi, maka kita patut optimis dan yakin pemerintahan bisa bersih dari kasus korupsi dan suap. Tidak hanya di institusi pemerintahan saja yang bersih dari korupsi bahkan mampu memberantas korupsi di kehidupan masyarakat nantinya.
0 komentar:
Posting Komentar