Sceenshoot, PPATK/ dok.pri
PPATK membuat aturan baru terkait semakin dekatnya proses Pemilu, yaitu mewajibkan para caleg menyerahkan nomor rekening dengan tujuan agar mencegah money politik.
Hal ini berdasarkan pada informasi berita ANTV pagi ini (09/12/2013), di mana dalam paparannya untuk mencegah politik uang dan mencegah tindak pidana korupsi serta pencucian uang, institusi yang bertugas memeriksa setiap transaksi keuangan pada pejabat negara ini merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Akan tetapi, apakah langkah yang dilakukan oleh PPATK akan berjalan efektif? Sepertinya juga belum menyentuh persoalan politic uang maupun korupsi yang kini tengah merajai perpolitikan Indonesia. Karena money politik tidak melulu dan tidak identik melalui rekening pribadi. Karena transaksi pun dapat dilakukan tanpa rekening melainkan face to face dan tidak memanfaatkan jasa keuangan perbankan. Seperti halnya kasus penyuapan Akil Mantan Ketua MK tersebut. Di mana para penyuap menyerahkan uang tanpa melalui rekening.
Dengan program ini, jika hendak dinilai dari sisi positif tentu saja apa yang dilakukan PPATK sudah mulai menyentuh akar persoalan pada pemberantasan money politic, akan tetapi yang paling akurat adalah membentuk tim yang mengawasi kampanye para caleg tersebut. Dengan cara membuat posko pengaduan secara online, telpon maupun sms, namun disertai bukti otentik terhadap pelanggaran pemilu tersebut. Karena biasanya siapapun yang hendak melakukan politik uang, akan ada suara-suara sumbang yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sehingga berangkat dari suara-suara masyarakat tersebut, beberapa tim pengawas mendapatkan informasi terkait politik uang dimaksud.
Akan tetapi memang seperti diumpamakan maling akan lebih pintar dari penjaganya. Karena sehebat apapun pengawasan pemilu melalui posko pengaduan jika pelaku money politic dan penerima uang suap tersebut tidak melaporkan perbuatan tersebut dan cenderung menutup mulut mereka lantaran sudah mendapatkan sejumlah uang. Apalagi masyarakat awam lebih takut diancam dengan pidana jika berani melaporkan peristiwa pelanggaran hukum.
Namun demikian, semua langkah PPATK sudah sangat bijak dan baik dan patut mendapat dukungan seluruh masyarakat Indonesia dalam memberantas aksi politik uang dan tentu saja pelanggaran Pemilu secara umum.
Salam
0 komentar:
Posting Komentar