Pemilu 2014 akan diselenggarakan 5 bulan lagi, tapi jumlah pelanggaran kampanye oleh partai politik peserta pemilu sudah mencapai 298 titik. Hal ini terkait pemasangan alat peraga kampanye yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pelanggaran ini di indikasi berdasarkan Peraturan KPU No 15 tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU No 1 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yaitu berkaitan dengan alat peraga, seperti bendera, spanduk atau umbul-umbul. Dan secara administratif baru 23 pelanggaran yang sudah ditanganni saat ini oleh Bawaslu.
Berdasarkan banyaknya pelanggaran ini, masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan kampanye yang terjadi di manapun. Masyarakat harus lebih aktif dalam memberikan laporan berkenaan dengan segala macam bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Tidak hanya yang dilakukan dalam pemasangan alat peraga maupun spanduk, tapi juga segala bentuk penyiaran oleh media massa. Sehingga pemerintah yang dalam hal ini Bawaslu dan KPU dapat dengan cepat dan sigap menangani pelanggaran tersebut. Selain itu, agar pelaksanaan kampanye ini juga bisa berjalan sesuai dengan peraturaan yang sudah di tetapkan dalam pelaksanaan kampanye.
Bagi Partai politik yang menjadi peserta pemilu 2014 di harapkan mampu melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU. Memasang alat peraga sesuai dengan aturannya. Selain itu, parpol juga diharapkan lebih transparan dalam hal pendanaan kampanye. Yakni sumber bentuk, besaran sumbangan, rekening khusus dan pelaporan dana kampanye.
Peserta pemilu harus bercermin dari 2 pelanggaran peserta pemilu lain yang saat ini sudah sampai di tangan kepolisian. Penindakan yang dilakukan Bawaslu dan kepolisian ini harusnya memberi efek jera tersendiri bagi peserta pemilu. Sehingga pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye maupun pemilu nantinya bisa di minimalisir atau bahkan dihapuskan. Kampanye dan pemilu pun bisa dilaksanakan secara sehat.
0 komentar:
Posting Komentar